Aparat Terkesan Tutup Mata dengan Penjualan Obat Golongan G Tanpa Izin di Tamansari

BOGOR, - Penjualan obat keras golongan G tampa izin jenis Tramadol dan Hexymer marak di wilayah Kecamatan Tamansari, Kab.Bogor. Ironis nya lagi, mereka (red-penjual) berani menjual obat yang masuk dalam jenis Psikotropika golongan IV ini tidak jauh dari kantor Polsek Tamansari, Jalan Raya Ciapus.

Toko yang berbentuk counter Handphone ini setiap hari nya selalu ramai didatangi anak-anak remaja. Terlihat dari pantauan awak media di lokasi, para remaja usia belasan tahun silih berganti mendatangi toko yang berada tidak jauh dari prapatan masuk ke Kantor Kecamatan Tamansari.

Baca juga: Polres Bogor Berhasil Tangkap 60 Tersangka Sindikat Curanmor

Dari keterangan salah seorang warga setempat yang tidak bersedia nama nya ditulis mengatakan, toko tersebut memang selalu ramai di datangi kalangan remaja.

“Kalau saya lihat selalu ramai bang yang datang, mereka cuma sebentar doang, turun motor masuk ke warung kemudian berangkat, ” terang nya kepada media, Sabtu (17/7).

Baca juga: Polda Jabar Ungkap Sertifikat Vaksin Palsu

Selaku warga setempat dirinya merasa sangat khawatir dengan ada penjualan obat-obatan keras di wilayah nya. Dirinya juga meminta pihak Kepolisian betul-betul serius memberantas peredaran obat keras tersebut yang sangat merusak generasi penerus bangsa.

Dengan adanya penjualan obat keras tersebut, terkesan pihak Kepolisian khususnya Polsek Tamansari menutup mata, sehingga aktivitas mereka bebas tanpa rasa takut.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Untuk diketahui, Hexymer dan Tramadol termasuk dalam Psikotropika golongan IV dan tidak boleh di jual bebas. Obat ini hanya di jual di Apotek yang terdaftar. Hal ini berdasarkan ‘ Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas ‘ yang disusun oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep Dokter.

Terkait penjual obat keras golongan G ini sudah di atur oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Farmasian, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 Tahun 1993 tentang kriteria obat yang dapat serahkan tanpa resep (Permenkes 919/1993).

Baca juga: Kasus PDAM Kapuas, Kuasa Hukum Agus Cahyono Keberatan Tuntutan JPU

Obat yang mengandung bahan kimia Trihexyphenidyl Hydrochloride itu merupakan obat depresi. Bila dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis, obat itu bisa menimbulkan efek seperti penggunaan Narkotika. Dan jika melebihi dosis, pemakai obat tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius bahkan bisa berujung pada kematian.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun2015 juga diperjelaskan , tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Permenkes 3/2015).

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

Ancaman kepada pengedar dan penjual obat ini tidak main-main. Mereka bisa di jerat dengan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 15 Tahun penjara atau denda maksimal Rp 1, 5 Miliar.

(***)